Putussibau, Kalimantan Barat – pantaukorupsi.com || Sidang perkara penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang melibatkan barang bukti 77,7 kilogram sabu dan 18,3 kilogram pil ekstasi tersebut kini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Putussibau dan memunculkan sejumlah pertanyaan terkait proses penegakan hukum.
Perkara ini menjerat lima warga negara Indonesia (WNI) sebagai terdakwa, yakni Fiki Dwi Ariwahyudi, Riyanto, Opi, Dedi Albar, dan Rendi Efendi. Mereka didakwa terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika bersama tiga warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang turut diamankan dalam pengungkapan awal perkara.
Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan lanjutan, penasihat hukum para terdakwa menyampaikan sejumlah hal yang menurut mereka perlu menjadi perhatian majelis hakim. Di antaranya, terdapat dugaan bahwa dua orang berinisial G dan T berada di lokasi kejadian saat operasi penindakan berlangsung.
Namun, menurut keterangan yang disampaikan di persidangan, kedua orang tersebut tidak termasuk dalam pihak yang saat ini diproses secara hukum. Kuasa hukum menilai hal ini perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum guna memastikan keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, penasihat hukum juga menyinggung adanya satu unit kendaraan yang sebelumnya diamankan di lokasi kejadian, namun kemudian tidak lagi tercantum dalam daftar barang bukti di persidangan. Hal ini, menurut mereka, patut dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan terkait prosedur penyitaan.
Persidangan juga mengungkap adanya perbedaan keterangan antar aparat penegak hukum mengenai pihak yang melakukan penangkapan di lokasi kejadian. Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kronologi dan konstruksi perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.
Sejumlah pengamat hukum menilai inkonsistensi dalam keterangan aparat dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian di persidangan, sehingga perlu diluruskan melalui proses pembuktian yang transparan dan objektif.
Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya hanya diminta untuk menjemput suatu barang tanpa mengetahui secara rinci isi muatan tersebut. Ia mengaku tidak menerima bayaran dan hanya dijanjikan imbalan sebesar Rp3 juta.
Kuasa hukum para terdakwa juga menyampaikan bahwa, menurut versi klien mereka, narkotika tersebut belum sepenuhnya berada dalam penguasaan para terdakwa pada saat penangkapan dilakukan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari pembelaan di hadapan majelis hakim.
Para terdakwa turut memohon agar majelis hakim mempertimbangkan kondisi keluarga mereka, termasuk tanggungan istri dan anak, dalam menjatuhkan putusan nantinya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut peredaran narkotika dalam jumlah sangat besar serta munculnya berbagai fakta persidangan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Masyarakat berharap seluruh pihak yang terkait dalam perkara ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sidang perkara ini dijadwalkan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kejaksaan dan aparat penegak hukum terkait untuk memenuhi prinsip keberimbangan (cover both sides). Redaksi juga membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Laporan: Rabudin Muhammad
