Kalimantan Barat, pantaukorupsi.com — Perubahan kondisi lingkungan di berbagai wilayah Kalimantan Barat semakin menjadi perhatian masyarakat. Berkurangnya kawasan hutan serta meluasnya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan kini disorot warga karena dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya banjir dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Berdasarkan pantauan warga di sejumlah kabupaten, banjir kini lebih sering terjadi dan lebih cepat meluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sungai-sungai yang dulunya mampu menampung debit air kini lebih mudah meluap saat hujan deras turun.
“Kini hujan tidak perlu lama, air sudah naik. Dulu tidak seperti ini,” ujar seorang warga di wilayah terdampak yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menilai berkurangnya tutupan hutan telah mengurangi daya serap air tanah. Di sisi lain, masyarakat juga melihat semakin banyak kawasan yang berubah fungsi menjadi perkebunan sawit dan area pertambangan, termasuk di sekitar daerah aliran sungai (DAS).
Dampak perubahan tersebut dirasakan oleh banyak kelompok masyarakat, khususnya para nelayan sungai dan pesisir. Mereka mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun akibat perubahan kualitas air dan terganggunya ekosistem perairan.
“Air sekarang sering keruh dan alirannya berubah. Ikan semakin sulit didapat,” keluh seorang nelayan di wilayah pesisir Kalimantan Barat.
Masyarakat menyebut, aktivitas ekonomi berskala besar seperti perkebunan sawit dan pertambangan memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian, namun di sisi lain juga membawa tekanan besar terhadap lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ketat dan berkelanjutan.
Sejumlah warga mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aktivitas tersebut, termasuk pengelolaan izin, perlindungan kawasan hutan, dan pemeliharaan daerah aliran sungai agar tidak semakin rusak.
Pengamat lingkungan juga menilai bahwa tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius. Alih fungsi hutan, lemahnya pengawasan di lapangan, serta belum optimalnya penegakan aturan lingkungan dinilai dapat memperbesar risiko bencana ekologis.
“Jika tekanan terhadap hutan dan sungai terus berlangsung tanpa pengendalian yang kuat, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar seorang aktivis lingkungan.
Warga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang dan perkebunan, memperkuat pengawasan lingkungan, serta melakukan pemulihan kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang telah mengalami kerusakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dampak aktivitas perkebunan dan pertambangan terhadap kondisi banjir serta penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemerintah daerah, instansi teknis, maupun pihak terkait lainnya. Setiap tanggapan resmi akan dipublikasikan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Warta: Rabudin Muhammad
Sumber: Adi ZTC
