Manado, Mediapantaukorupsi.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Manado berhasil mengamankan tiga unit dump truk bermuatan material black stone atau batu hitam di wilayah Kota Manado. Penangkapan ini diduga terkait aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang memicu kegemparan di media sosial dan menimbulkan dugaan keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). (01/12/2025)
Material batu hitam tersebut, yang diduga merupakan batu galena atau timbal sulfida (PbS), memiliki nilai ekonomi tinggi karena kandungannya yang bisa dimanfaatkan dalam industri pertambangan. Dari informasi lapangan yang dihimpun, rencana pengiriman material tersebut melalui jalur pelabuhan untuk diekspor keluar daerah, tanpa dokumen legal yang memadai. Ketiga truk tersebut sempat diamankan sebagai barang bukti, namun dilepaskan kembali tanpa keterangan resmi dari pihak berwenang, meninggalkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, melalui Kasie Humas Polresta Manado, mengaku belum mengetahui detail kejadian saat dikonfirmasi. Alih-alih memberikan penjelasan, ia justru menanyakan kronologi waktu kejadian kepada wartawan. “Kapan kejadiannya? Saya cek dulu pak. Ok, makasih ya,” jawabnya saat dihubungi, Minggu (30/11/2025) pukul 16.32 Wita. Upaya konfirmasi lebih lanjut ke Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Muhammad Isral, melalui pesan WhatsApp, hingga kini belum mendapat respons.
Sementara itu, Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Manado, Iptu Asse Tanganga, mengonfirmasi bahwa penangkapan awal melibatkan pengamanan dari oknum TNI. Dalam pesan singkatnya, ia menyebut pelepasan truk didasari keberadaan anggota Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) di lokasi. “Info yang kawal anggota TNI,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025) pukul 20.24 Wita. Namun, ia tidak merinci satuan asal personel TNI tersebut, hanya memastikan adanya keterlibatan institusi bersenjata tersebut.
Keterlibatan dugaan TNI ini memicu spekulasi publik mengenai koordinasi yang kurang transparan antara Polri dan TNI dalam penanganan kasus penambangan ilegal. Masyarakat khawatir hal ini membuka celah penyalahgunaan wewenang, terutama mengingat kasus serupa sering kali melibatkan jaringan besar dengan dampak lingkungan yang merusak, seperti longsor dan banjir di daerah tambang. Redaksi juga telah menghubungi Kepala Penerangan Kodam XIII/Merdeka, Kolonel Inf Daniel E.S. Lalawi, yang menyatakan belum menerima laporan resmi terkait peristiwa ini.
Hingga berita ini diturunkan, baik Polresta Manado maupun Kodam XIII/Merdeka belum merilis keterangan lanjutan. Polemik ini terus bergulir di media sosial, dengan warganet menuntut transparansi penuh untuk mencegah kasus serupa terulang. Aparat penegak hukum diimbau segera memberikan klarifikasi agar kepercayaan publik tetap terjaga, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penambangan liar yang merugikan negara dan lingkungan.
