Jakarta, 3 Juni 2026
Pergantian pejabat kembali menjadi perhatian publik. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai langkah penyelesaian masalah, sementara sebagian lainnya menganggap sumber persoalan telah berhasil disingkirkan.
Dalam polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nama Dadan menjadi sorotan utama. Namun muncul pertanyaan mendasar:
apakah persoalan MBG benar-benar berpusat pada satu orang?
Dalam perspektif kebijakan publik, anggapan tersebut dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.
Sebab, pergantian individu tidak serta-merta mengubah arah kebijakan, desain program, maupun alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dadan bukan penyusun APBN. Dadan juga bukan satu-satunya pihak yang menentukan arah pembangunan nasional maupun kebijakan penganggaran negara.
Karena itu, jika satu pejabat diganti tetapi program tetap berjalan dengan desain, target, pola kerja, dan skema anggaran yang sama, maka yang berubah sesungguhnya hanyalah figur di depan publik.
Nama berganti, jabatan berpindah, tetapi sistem tetap berjalan.
Anggaran tetap mengalir.
Kontrak tetap berlangsung.
Program tetap dilaksanakan.
Sementara berbagai pertanyaan mendasar yang selama ini disampaikan masyarakat belum memperoleh jawaban yang memadai.
Fenomena ini kerap terjadi dalam dinamika politik modern.
Perhatian publik diarahkan pada aktor, bukan sistem. Fokus tertuju pada figur, bukan pada kebijakan.
Akibatnya, perdebatan yang seharusnya membahas efektivitas program, efisiensi anggaran, dampak fiskal, dan prioritas pembangunan nasional berubah menjadi sekadar polemik pergantian pejabat.
Padahal substansi persoalannya jauh lebih besar.
Yang menjadi pertanyaan publik sejak awal bukan semata-mata siapa yang menjalankan MBG, melainkan sejauh mana program tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran negara yang digunakan.
Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan, setiap rupiah dalam APBN memiliki konsekuensi pilihan.
Pendidikan membutuhkan ruang kelas dan laboratorium.
Rumah sakit membutuhkan alat kesehatan.
Daerah membutuhkan jalan dan jembatan.
Petani membutuhkan irigasi.
Nelayan membutuhkan fasilitas pelabuhan.
Pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan.
Semua sektor tersebut juga memerlukan dukungan anggaran negara.
Oleh karena itu, pertanyaan yang dinilai lebih penting untuk dijawab pemerintah bukanlah apakah seorang pejabat masih menjabat atau tidak, melainkan:
Apakah manfaat Program MBG benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara?
Di mana hasil evaluasi program yang dapat diakses publik?
Apa indikator keberhasilan yang digunakan?
Apakah telah dilakukan audit manfaat secara menyeluruh?
Adakah kajian akademik yang menunjukkan bahwa program ini merupakan pilihan paling efektif dibandingkan alternatif penggunaan anggaran lainnya?
Transparansi terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar masyarakat dapat menilai program secara objektif berdasarkan data dan hasil, bukan semata persepsi atau narasi politik.
Tanpa evaluasi yang terbuka dan akuntabel, pergantian pejabat berisiko hanya menjadi langkah simbolis yang tidak menyentuh akar persoalan.
Pergantian figur dapat menciptakan kesan adanya perubahan, namun belum tentu mengubah substansi kebijakan.
Dalam praktik pemerintahan, pejabat bisa datang dan pergi.
Namun program, anggaran, dan arah kebijakan dapat tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.
Karena itu, perhatian publik tidak seharusnya berhenti pada siapa yang dicopot atau digantikan.
Yang lebih penting adalah bagaimana uang rakyat digunakan, bagaimana APBN diprioritaskan, serta apakah program yang menyerap anggaran besar benar-benar efektif, efisien, akuntabel, dan layak dipertahankan.
Mengganti pejabat tanpa mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh ibarat mengganti nahkoda sementara kapal tetap berlayar ke tujuan yang sama.
Publik perlu memastikan bahwa yang diawasi bukan hanya para aktor di atas panggung, tetapi juga arah kebijakan yang menentukan masa depan bangsa.
Sebab dalam politik anggaran, yang paling penting bukan sekadar siapa yang menjalankan program, melainkan apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Iin Irwansyah
Aktivis 98 – Alumni Universitas Tanjungpura (UNTAN)
