Minahasa — 3 April 2026 –
Kesabaran publik mulai habis. Mundurnya Vicky Katiandagho bukan lagi sekadar isu internal, tetapi telah berubah menjadi tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.
Bagaimana mungkin seorang penyidik yang tengah membongkar dugaan korupsi justru “disingkirkan” lewat mutasi mendadak?
Bagaimana mungkin proses hukum yang sudah mengerucut justru dipatahkan di tengah jalan?
Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada Listyo Sigit Prabowo.
Publik menuntut: jangan diam, jangan menutup mata, dan jangan biarkan institusi ini dipermainkan!
Mutasi dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaud di saat penyidikan berjalan bukan sekadar kebijakan administratif—ini diduga kuat sebagai bentuk penghentian paksa terhadap pengungkapan kebenaran.
Jika benar ada intervensi, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa—ini adalah pengkhianatan terhadap hukum dan keadilan.
Publik kini bertanya dengan nada marah:
Siapa yang bermain di balik mutasi ini?
Siapa yang takut kebenaran terbongkar?
Siapa yang melindungi para pihak yang diduga terlibat?
Jika Listyo Sigit Prabowo tetap diam, maka diam itu akan ditafsirkan sebagai pembiaran!
Desakan keras pun muncul dari berbagai elemen masyarakat agar Kapolri:
Turun langsung ke Minahasa, bukan hanya menerima laporan di meja
Bentuk tim khusus independen untuk mengusut dugaan intervensi
Buka secara terang benderang siapa saja yang terlibat
Pulihkan kembali proses hukum yang telah dihentikan secara tidak wajar
Pengunduran diri Vicky Katiandagho adalah sinyal darurat. Ini bukan sekadar mundurnya seorang anggota, tetapi jeritan dari dalam sistem yang sedang sakit.
- “Jika orang jujur disingkirkan, lalu siapa yang tersisa untuk menegakkan hukum?”
Ini adalah ujian besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apakah masih berpihak pada kebenaran?
Atau tunduk pada tekanan kekuasaan?
Publik menunggu, bukan janji—tapi tindakan nyata. Sekarang. Tanpa kompromi. Tanpa tebang pilih.
