KETAPANG – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Km 26, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, redaksi melakukan penelusuran lanjutan terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.(Senin 22 Juni 2026)
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh data, dokumen, maupun keterangan resmi yang dapat menguatkan informasi awal mengenai dugaan adanya aktivitas PETI menggunakan alat berat di lokasi dimaksud. Informasi yang sebelumnya diterima redaksi berasal dari keterangan seorang warga dan disampaikan sebagai dugaan yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Dalam proses penelusuran lanjutan, redaksi juga belum memperoleh konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa telah terjadi aktivitas pertambangan tanpa izin sebagaimana informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Demikian pula, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi teknis yang menyatakan adanya pelanggaran hukum di lokasi tersebut.
Dengan demikian, informasi yang beredar saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian berdasarkan hasil pengecekan lapangan, penyelidikan, atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana maupun menunjuk pihak tertentu sebagai pelaku. Penggunaan istilah “diduga” merupakan bentuk kehati-hatian jurnalistik sekaligus penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberitaan yang akurat dan berimbang, redaksi berkewajiban menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik apabila terdapat informasi lanjutan yang memberikan gambaran berbeda dari informasi awal.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan resmi, hasil pemeriksaan, atau fakta baru yang relevan, redaksi akan memuatnya secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya informasi resmi dari instansi yang berwenang. Penyampaian informasi kepada publik harus tetap mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan demi menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar.(*/Red)
