Blitar, pantaukorupsi.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) Blitar menggelar audiensi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar, Selasa (19/5/2026). Pertemuan yang berlangsung secara terbuka di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar tersebut membahas sejumlah persoalan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Audiensi digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan audiensi yang sebelumnya diajukan DPC AKJII Blitar. Dalam pertemuan itu, pihak Cabang Dinas Pendidikan diwakili Kepala Seksi SMA, Subani, karena Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar berhalangan hadir akibat agenda dinas di luar kota.
Dalam forum tersebut, DPC AKJII Blitar menyoroti berbagai persoalan yang dinilai kerap muncul setiap tahun ajaran baru, khususnya dugaan praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu dalam proses penerimaan murid baru.
Ketua DPC AKJII Blitar Raya, Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya berharap seluruh satuan pendidikan, baik jenjang SMA maupun SMK di wilayah Blitar, mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan SPMB.
“Proses penerimaan siswa baru harus berjalan transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, Subani, menyambut baik inisiatif audiensi yang dilakukan oleh insan pers dan organisasi jurnalis tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan. Inilah yang kami harapkan, terjalin komunikasi langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Kehadiran rekan-rekan juga diharapkan dapat membantu dan mendukung kegiatan di sekolah-sekolah,” kata Subani.
Meski demikian, Iskandar menegaskan bahwa audiensi lanjutan perlu dijadwalkan kembali agar dapat menghadirkan langsung Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Menurutnya, pihak AKJII ingin memperoleh penjelasan resmi secara langsung dari pimpinan instansi terkait mengenai pelaksanaan dan pengawasan SPMB.
“Audiensi ini akan kami lanjutkan kembali pada waktu yang disepakati bersama. Kami berharap ada jawaban dan penjelasan resmi terkait pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran mendatang,” tegasnya.
Pertemuan lanjutan tersebut direncanakan digelar dalam waktu dekat guna memperkuat koordinasi antara insan pers dan institusi pendidikan, sekaligus memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan prinsip keterbukaan publik.
Laporan: Saiful
