SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta menegaskan bahwa penolakan ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan keras terakhir kepada Pemerintah Republik Indonesia agar segera membatalkan kerja sama Board of Peace (BoP) dan mencabut konsesi panas bumi Talaga Ranu yang diberikan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia.
Organisasi mahasiswa ini menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SEMAINDO menyebut, apabila negara justru membuka jalan bagi korporasi asing sambil menutup mata terhadap penderitaan masyarakat lokal, maka negara telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat.
- > “Negara tidak boleh berubah menjadi makelar tanah dan lingkungan. Presiden Republik Indonesia harus memilih: berdiri bersama rakyat Halmahera Barat atau berdiri bersama investor asing,” tegas SEMAINDO dalam pernyataan sikapnya.
SEMAINDO menyatakan, proyek geothermal Talaga Ranu dipaksakan tanpa persetujuan publik yang utuh, minim partisipasi masyarakat, serta mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pemaksaan struktural yang berpotensi memicu konflik sosial terbuka di lapangan.
Lebih jauh, SEMAINDO memperingatkan bahwa eksploitasi panas bumi di kawasan tersebut berisiko memicu bencana ekologis jangka panjang. Kerusakan sumber air dan hutan bukan hanya berdampak hari ini, tetapi akan mewariskan krisis lingkungan lintas generasi bagi anak-cucu masyarakat Halmahera Barat.
- > “Jika satu mata air hilang, maka hilang pula kehidupan. Negara harus bertanggung jawab atas setiap tetes air yang lenyap akibat kebijakan rakus ini,” kecam mereka.
SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta secara resmi menyampaikan ULTIMATUM TERBUKA:
1. Menuntut Presiden Republik Indonesia membatalkan seluruh rencana kerja sama dengan Board of Peace (BoP).
2. Mendesak pencabutan Keputusan Menteri ESDM terkait WKP Talaga Ranu.
3. Menolak kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia di Halmahera Barat secara total dan permanen.
4. Menuntut audit lingkungan, sosial, dan politik secara independen dan terbuka kepada publik.
Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, SEMAINDO menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan elemen rakyat di tingkat lokal hingga nasional.
- > “Ini bukan ancaman kosong. Ini peringatan sejarah. Halmahera Barat bukan tanah jajahan, dan rakyat bukan objek eksploitasi,” tegas pernyataan penutup.
SEMAINDO memastikan bahwa setiap kebijakan yang merusak lingkungan, melukai rakyat, dan menggadaikan kedaulatan bangsa akan dilawan, dengan atau tanpa restu kekuasaan.
HALMAHERA BARAT MELAWAN.
LINGKUNGAN BUKAN KOMODITAS.
RAKYAT BUKAN TUMBAL INVESTASI.
