KAUR] pantaukorupsi.com – Terkait kasus meninggalnya pekerja di Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Kaur, hingga kini pihak Kepolisian Polres Kaur dinilai hanya mencari dalih untuk meminta pembenaran atas kinerja yang mereka lakukan. Padahal prosedur hukum dinilai belum tuntas. Rabu, 19/8/2026.
Forum Masyarakat Peduli Hukum Kaur “MPHK” menduga kasus ini berhenti karena adanya pemberian uang dari pihak kontraktor maupun penanggung jawab pekerja, termasuk kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat runtuhnya crane yang diduga menimpa almarhum di lokasi pembangunan SR Kabupaten Kaur.
”Menurut data yang kami terima, kelemahan Polres Kaur tidak menuntaskan kasus meninggalnya pekerja di Sekolah Rakyat. Ada dugaan sudah menerima pemberian dari penanggung jawab pekerja yang meninggal itu sendiri,” ujar perwakilan MPHK.
MPHK menyoroti dalih pihak kepolisian yang menyebut keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi. “Ini sangat aneh sekali. Kenapa penegakan hukum begitu lemah kalau hanya berpedoman pada keluarga korban tidak mau di otopsi,” tegasnya.
Ia menyebut berdasarkan sejumlah pemberitaan sejak awal hingga akhir, keluarga korban sesungguhnya berharap ada proses hukum sesuai aturan. “Di sinilah perlunya kasus ini dilaporkan ke Mabes Polri, Kompolnas dan Presiden Prabowo agar kejadian seperti ini tidak boleh tidak ditangani sesuai aturan yang berlaku,” jelas Am, perwakilan MPHK.
Lebih lanjut MPHK menyebut telah menemukan banyak kejanggalan dalam proses penanganan kasus ini. “Beberapa oknum sendiri sudah kami dapatkan tentang adanya keterlibatan pejabat Polres Kaur untuk kasus ini dihentikan jangan sampai ke pengadilan,” ungkapnya.
Karena itu, MPHK menegaskan akan segera melaporkan kasus ini secara resmi ke Mabes Polri, Kompolnas dan Presiden Prabowo. “Makanya hal seperti ini penting untuk dilaporkan segera ke pusat agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan tidak ada tebang pilih,” pungkasnya. (EHJ)
Diduga Polres Kaur Mandul Terkait Kasus SR Berhenti, MPHK Segera Lapor Ke Mabes Polri Dan Kompolnas
Pos terkait
Komandan Kodaeral XII Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Kalbar, Perkuat Sinergi Penanganan Terpadu
18 Titik P3-TGAI Sei Bemban Diminta Diperiksa, Warga Soroti Dugaan Penyimpangan dan Status Lahan
Komandan Kodaeral XII Sambut Pangkogabwilhan I dalam Kunjungan Kerja di Kalimantan Barat
Proses Hibah Tanah Sekolah Rakyat Kaur Dikebut, Tahap Finalisasi Sertifikat di BPN
Telah Tejadi Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Baturaja OKU
Tanggapan Dan Kondisi Riil Lapangan Terkait Pekerjaan Drainase Gg Sederhana
