BARRU — Proyek pembangunan bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan PT WIN di Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, kini berada di bawah sorotan tajam elemen kontrol sosial.
Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, SKM, SH, LLM, bersama Pelaksana Ketua DPW Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Sulsel, M. Hasyim, SE, S.Pd, CLE, melontarkan peringatan keras kepada manajemen PT WIN agar tidak menggunakan material yang bersumber dari tambang ilegal dalam proyek tersebut.
Djaya Jumain menegaskan, praktik penggunaan material ilegal bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan kejahatan serius yang mengancam keselamatan publik, merusak lingkungan, dan berpotensi merugikan keuangan negara.
- > “Kami ingatkan secara terbuka: jangan bermain-main dengan proyek ini. Material dari tambang ilegal tidak pernah melalui uji laboratorium resmi dan bisa membahayakan struktur bangunan. Ini bukan pelanggaran ringan, ini ancaman bagi masyarakat,” tegas Djaya, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, proyek bernilai besar wajib patuh pada spesifikasi teknis, standar mutu, dan hukum. Jika terbukti ada material ilegal, maka hal tersebut merupakan pelanggaran administratif sekaligus pidana.
- > “Jika terbukti ada material ilegal, kami akan menempuh langkah hukum. Tidak ada kompromi. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak,” tambahnya.
Senada, M. Hasyim menegaskan bahwa JNI Sulsel akan mengawal proyek ini dari awal hingga tuntas.
- > “Kami tidak akan diam. Jika ada indikasi penyimpangan, penggunaan material tidak sesuai standar, atau praktik ilegal, kami akan buka ke publik. Ini bagian dari tanggung jawab pers dan kontrol sosial,” tegas Hasyim.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, dinas teknis, serta instansi pengawas untuk segera turun ke lapangan, memeriksa asal-usul material, serta memastikan hasil uji laboratorium benar-benar sah dan transparan.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kabupaten Barru:
utamakan legalitas, mutu, dan keselamatan masyarakat — bukan keuntungan yang dibangun di atas pelanggaran hukum.
