Aktivis Kaur Pertanyakan Anggaran Pemda 2026 yang Dihibahkan ke Vertikal ‎

KAUR] pantaukorupsi.com – Sejumlah aktivis di Kabupaten Kaur mempertanyakan besaran anggaran Pemerintah Daerah tahun 2026 yang dihibahkan ke instansi vertikal. Mereka menilai perlu ada transparansi terkait pos belanja tersebut. Rabu, 2/9/2026.
‎
‎Para aktivis menyoroti bahwa hibah ke vertikal sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Namun hingga kini belum ada kejelasan publik mengenai jumlah pasti dan peruntukannya dalam APBD 2026.
‎
‎Ketiadaan data rinci itu dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi di saat yang sama pemerintah daerah terus mendorong efisiensi dan pemerataan pembangunan.
‎
‎Amli, seorang aktivis Kabupaten Kaur, menyampaikan pertanyaan tersebut langsung kepada Dinas yang membidangi, yakni Dinas PUPR Kabupaten Kaur. Ia meminta kejelasan terkait item dan nominal hibah yang dialokasikan.
‎
‎Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kaur Lindartawan mengatakan pihaknya belum dapat memberikan rincian data. Menurutnya, data tersebut harus dilihat terlebih dahulu pada dokumen resmi.
‎
‎”Kalau masalah jumlah aitem kita lihat dulu dokumennya seperti apa, untuk sekarang belum bisa diberikan, nanti kami koordinasikan dulu secepatnya ke bidang Cipta Karya,” ujar Lindartawan.
‎
‎Ia juga menambahkan terkait nominal anggaran masih perlu dicari informasinya. “Terkait masalah nominal kita lihat dulu, kita cari dulu informasinya,” lanjutnya.
‎
‎Lindartawan memastikan setelah berkoordinasi dengan bidang terkait, Dinas PUPR akan menyampaikan data yang dibutuhkan. Hal itu agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
‎
‎Aktivis berharap Pemkab Kaur segera membuka data hibah ke vertikal secara terbuka. Menurut mereka, keterbukaan anggaran penting agar publik dapat mengawasi dan memastikan penggunaan uang rakyat tepat sasaran. (EHJ)