Minahasa, 22 Januari 2026 – Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 tentang pemberantasan mafia BBM bersubsidi telah disampaikan secara tegas dan terbuka kepada seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum. Instruksi tersebut diperkuat oleh komitmen resmi Polda Sulawesi Utara yang berulang kali menyatakan perang terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan kejahatan yang merugikan rakyat kecil.
Negara telah bicara. Pemerintah daerah telah memerintahkan. Aparat kepolisian telah menyatakan sikap.
Namun realitas di lapangan, khususnya di Desa Watulambot, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, justru menjadi ironi yang mencederai wibawa negara.
Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi disebut-sebut masih berjalan secara terang-terangan. Aktivitas tersebut diduga terpusat di sebuah gudang yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Alamat: Desa Watulambot, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
Nama yang Disebut Publik: Big Boss Billy Wuner (dugaan)
Yang mengkhawatirkan, hingga saat ini belum terlihat penindakan hukum yang tegas, terbuka, dan terukur, meski instruksi gubernur dan komitmen Polda Sulut telah jelas. Tidak ada penjelasan resmi ke publik. Tidak ada transparansi proses. Tidak ada efek jera.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat:
Apakah instruksi Gubernur Sulawesi Utara hanya menjadi dokumen tanpa daya paksa?
Apakah komitmen Polda Sulut dalam memberantas mafia BBM bersubsidi benar-benar dijalankan hingga ke akar?
Ataukah ada kekuatan tertentu yang membuat hukum berjalan di tempat?
Jika instruksi gubernur dan perintah negara dapat diabaikan, maka publik berhak bertanya:
siapa sebenarnya yang berkuasa di negeri ini?
BBM bersubsidi adalah hak rakyat, bukan ruang kompromi bagi kejahatan terorganisir.
Setiap liter BBM subsidi yang diselewengkan adalah:
Perampokan uang negara
Perampasan hak nelayan, petani, dan masyarakat kecil
Pelecehan terhadap kebijakan pemerintah daerah
Pembangkangan langsung terhadap instruksi gubernur dan aparat kepolisian
Oleh karena itu, publik mendesak:
Polda Sulawesi Utara segera turun tangan secara terbuka
Penyelidikan menyeluruh dan profesional tanpa tebang pilih
Penindakan hukum yang nyata dan dapat dilihat publik
Penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai hukum yang berlaku
Diamnya aparat dalam konteks ini hanya akan membangun satu persepsi berbahaya:
Bukan mafia yang kebal hukum, melainkan hukum yang sedang dilemahkan.
Dan jika negara terus membiarkan, sejarah akan mencatat dengan tegas:
Bukan rakyat yang melawan hukum, tetapi hukum yang dikalahkan oleh mafia.
